Tuesday, August 23, 2011

Kabupaten Gowa Tolak Ujian Nasional 2012

Meski pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2012 masih agak lama, namun Pemerintah Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan penyataan tegas bahwa Ujian Nasional pada tahun depan tidak berlaku lagi di daerah ini. Bahkan, sebagai pengganti UN agar siswa bisa lulus 100 persen pada ujian akhir sekolah tersebut adalah memberlakukan program Kelas Tuntas Berkelanjutan, mulai berlaku efektif pada tahun pelajaran 2011/2012.

Warning penolakan pelaksanaan UN di Bumi Gowa Bersejarah itu, diungkapkan Bupati Gowa HM Ichsan Yasin Limpo, SH, MH saat membuka secara resmi pelaksanaan Workshop Pelatihan Manajemen dan Pemberdayaan Iman Masjid Tingkat Kabupaten Gowa diikuti sekitar 460 imam rawatif, gelombang pertama dari lima Kecamatan; yakni Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, Bontonompo Selatan dan Barombong, bulan lalu di Gedung Wanita, Sungguminasa.

MenurutI Ichsan Yasin Limpo, mungkin bupati pertama di Indonesia yang menolak pelaksanaan UN terhitung mulai tahun depan, Alasannya, pelaksanaan UN setiap tahun banyak menimbulkan masalah, mulai proses pendistribusian naskah UN diduga melibatkan oknum tertentu yang tidak transparan hingga pelaksanaan UN sendiri yang menyebabkan pihak sekolah khususnya pengawas UN tidak bersikap jujur. Bahkan ada di antara mereka membocorkan lembaran jawaban kepada peserta UN melalui berbagai modus dan cara-cara tidak terpuji.

Konsekuensinya pemerintah kerap jadi kambing hitam, bahkan berbagai organisasi pendidikan non pemerintah umumnya menolak agar UN tidak lagi menjadi satu-satunya alat penentu kelulusan siswa. Termasuk Pengurus PGRI (Persatuan Guru Repbulik Indonesia) mulai daerah hingga pusat ikut angkat bicara agar aturan dan sistem pelaksanaan UN tiap tahun perlu ditinjau kembali agar tidak menimbulkan diskriminasi di kalangan peserta ujian nasional. Malah, ada di antaranya yang minta kepada pemerintah agar UN dihapus saja karena tidak mencerminkan semangat demokratis serta melanggar hak asasi manusia.

Penolakan mereka terhadap UN itu cukup beralasan, Hal itu didasari tuntutan UUD 1945 dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, mereka sudah berusaha maksimal menyuarakan tutuntannya prihal menolak UN, namun hanya menjadi sia-saja bahkan tak ada realisasinya. Buktinya, pemerintahah tetap saja mempertahankan UN hingga sekarang. Kendati pelaksanaan UN tahun ini ada sedikit perubahan khususnya dimasukkannya beberapa mata pelajaran ujian akhir sekolah ke dalam penentuan kelulusan UN. Tapi secara umum, kebijakan perubahan UN tidak menyentuh perbaikan substansi sistem seperti yang disuarakan banyak pihak.

Bukan hanya itu, pelaksanan UN dinilai banyak pengamat pendidikan, tidak sesuai dengan semangat otonomisasi pendidikan dimana sekolah dan guru menjadi komponen utama dalam melakukan proses evaluasi, penilaian serta penentuan kelulusan siswa selama berlangsung kegiatan belajar mengajar dan kelulusan pada ujian akhir sekolah. Malah, Ir H Moh Harun Gani praktisi pendidikan Kabupaten Gowa berpendapat, dari dulu hinga sekarang UN benar-benar menjadi momok yang amat menakutkan bagi murid dan pihak sekolah. .

Karena menjadi momok, maka pihak sekolah atau pihak yang terlibat dalam pengawasan UN terpaksaa melakukan berbagai cara untuk menyelematkan peserta UN. Tidak hanya itu, kepala sekolah dan bersama jajaran Dinas Pendidikan di daerah ikut “bermain mata” untuk menekan tingkat ketidaklulusan, minimal tidak anjlok. “Kalau sampai terjadi anjlok, maka nama baik sekolah dan daerah ikut tercoreng. Makanya, Kepala sekolah harus melakukan segala cara demi menjaga nama baik daerah dan sekolah yang dipimpinnya. Sebaliknya, kelulusan UN yang sempurna hingga mencapai 100 persen tingkat kelulusan, maka kepala daerah seperti bupati ikut tersenyum karena mampu mengangkat citra baik daerahnya di tingkat nasional,” demikian, Harun Gani yang juga Kepala SMK Teknologi Somba Opu, Gowa.

Dalam pandangan dia, kini UN tidak bisa lagi dipertahankan seiring perkembangan tuntutan dan dinamika pemikiran manusia yang sudah berhadapan langsung dengan pemanfaatan alat komunikasi dan teknologi. Jadi paradigma lama UN harus diubah sehingga pendidikan di Indonesia dimaknai sebagai sebuah proses pembangunan karakter, moralitas dan intelektual yang dapat lebih memanusiakan peserta didik. Bukan sebaliknya pendidikan yang diterapkan dengan menggunakan jargon UN sebagai alat penekan yang bertujuan sekadar memenuhi target tertentu dan sasaran proyek raksasa bagi pihalk penyelenggara pendidikan nasional di negeri ini.

Pelaksanaan pendidikan nasional khususnya UN yang terkesan salah orientasi itu, tak heran kalau Bupati Gowa dengan sadar membuka pikiran jernih dan mata hati betapa out put pendidikan nasional belakangan ini benar-benar memprihatinkan. Dia menegaskan, salah satu penyebab terpuruk mutu pendidikan belakangan ini adalah sistem pendidikan nasional yang kurang bersinergi dengan pelaksanaan pendidikan di daerah yang berbasis otonomi.

Dalam pandangan dia, kini daerah harus kritis dan berani membuat desain serta melaihrkan inovasi tinggi agar mutu pendidikan bisa bersaing secara global yang penuh kompetitif. ”Karena itu, program Kelas Tuntas Berkelanjutan merupakan solusi,” ungkap Ichsan Yasin Limpo disambut tapuk tangan peserta Workshop Pelatihan Manajemen dan Pembedayaan Imam Rawatif tingkat Kabupaten Gowa.

Program Kelas Tuntas Berkeljanjutan yang dicanangkan pada 2 Mei 2011 lalu, Ichsan Yasin Limpo menjelaskan, program tersebut murni merupakan gagasannya tanpa ada intervensi pihak tertentu yang mempengaruhinya. Dalam analisanya, tidak ada manusia yang bodoh, justru yang ada dalam terminoilogi paedagogik adalah kategori daya serap intelektual yang berbeda di kalangan siswa. Maksudnya, ada siswa yang punya daya cepat, sedang dan lambat. “Daya serap kemampuan intelektual sedang dan lambat butuh perhatian oleh guru melalui upaya pembelajaran tuntas termasuk cara remedial. Makanya, kelas tuntas berkelanjutan menjadi salah satu solusi untuk mempercepat proses adaptasi serta dayaserap peserta didik,” ujar mantan anggota DPRD Sulsel ini.

Menanggapi banyak pihak, jika diterapkan program Kelas Tuntas Berkelanjutan yang muaranya semua siswa naik kelas. Bagi Ichsan Yasin Limpo, tak perlu dikhawatirkan karena cara berpikir seperti itu adalah sempit, bahkan merupakan pola berpikir warisan sistem pengajaran kolonial Belanda. “Kalau anak sudah mencapai kehadiran di sekolah 80 persen dalam setiap semester, maka tak ada murid yang bodoh. Kalau murid tersebut tidak mencapai angka itu, berarti gurunya yang profesional mengajar,” ujar Ichsan Yasin Limpo seraya mengaku, program Kelas Tuntas Berkenjutan sudah diuji dihadapan 9 guru besar bidang pendidikan dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, antara lain Universtias Negeri Makassar.

Menurut mantan anggota DPRD Sulsel tersebut, 9 guru besar bidang pendidikan itu, setuju dengan program tersebut. Bahkan, pertemuan para Menteri Pendidikan se-Asia di Denpasar, Bali dua bulan lalu, mereka sempat mewacanakan program Kelas Tuntas Berkelanjutan yang digagas Pemkab Gowa. Bahkan, mereka mengapresiasi program yang dicanangkan Bupati Gowa yang baru pertama kali digelindingkan di Indonesia.

Terhadap respon dan wacana itu, Ichsan Yasin Limpo mengaku, hanya bersyukur semoga program Kelas Tuntas Berkelanjutan yang dicanangkan itu, ke depan bisa menjadi model percontohan sistem pembelajaran kelas tuntas secara nasional.



source: Kompasiana




No comments:

Post a Comment