Monday, November 15, 2010

Dasar Hukum NUPTK

Mewujudkan “Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif tahun 2025” merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu komponen bangsa dalam mengemban tugas yang mulia dalam mewujudkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif adalah peran pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan tanggung-jawab masing-masing. Deklarasi Presiden RI pada tanggal 2 Desember 2005 yang menyatakan bahwa guru adalah profesi yang setara dengan dokter, akuntan, pengacara dll sangatlah tepat. Sejalan dengan pengakuan tersebut perlu ada upaya peningkatan mutu PTK pada pendidikan dasar dan menengah.

Konsekwensi dari pernyataan tersebut adalah perlunya upaya peningkatan profesionalisme guru sesuai dengan tuntutan UU No. 14 Tahun 2005, maka kehadiran data PTK yang akurat dan mutakhir akan menjadi sangat penting. Untuk menghasilkan data yang akurat dan mutakhir perlu dibangun sistem pendataan PTK secara sistematis. Oleh karena itu, Ditjen PMPTK memandang perlu menyiapkan data PTK yang benar, akurat, dan mutakhir sebagai bahan yang dapat digunakan untuk dasar analisis dan sumber data berbagai program kegiatan dalam upaya peningkatan mutu PTK.

Dalam upaya mendukung ketersediaan data PTK yang benar, akurat, dan mutakhir, Ditjen PMPTK telah mengembangkan sebuah Format Pendataan Instrument NUPTK mulai tahun 2007 untuk mendapatkan informasi PTK secara mendetail dan historikal.

Ditjen PMPTK juga memberikan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang terdiri dari 16 digit numerik dan bersifat unik kepada PTK yang memiliki informasi yang baik dan lengkap. Sistem pemberian nomor ini juga dilengkapi dengan proses pencarian PTK yang terhitung ganda (double-counting) akibat mengajar di beberapa sekolah atau bekerja di beberapa instansi pendidikan untuk menghasilkan informasi tabulasi jumlah PTK secara riil.

Dasar hukum yang melandasi pelaksanaan pendataan PTK untuk membentuk NUPTK, adalah sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Pembukaan pada alinea 4, dan pada Bab XII Pendidikan, pasal 31, ayat (1) dan (2)
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XI Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pasal 30 sampai pasal 44
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerinta Daerah
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintan Daerah
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Program Jangka Menengah Kementrian Negara Republik Indonesia
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidk dan Tenaga Kependidikan
Ada sejumlah Program Unggulan sejak tahun 2007 yang berkaitan dengan NUPTK berdasarkan tingkat urgensi, diantaranya adalah:
  1. Program Peningkatan Kualifikasi Guru
  2. Program Sertifikasi Profesi Guru
  3. Program pengembangan mutu PTK-PNF
  4. Program Tunjangan Guru (fungsional, profesi, khusus dan maslahat tambahan)
  5. Program penghargaan dan perlindungan PTK
  6. Program perencanaan kebutuhan, keseimbangan, penempatan dan pengembangan karir PTK
  7. Program peningkatan profesionalitas guru berkelanjutan
  8. Program pembinaan Tenaga Kependidikan
  9. Program penguatan kinerja PMPTK





No comments:

Post a Comment